Sudahlah terima saja parsel itu, tapi...

Sekali lagi, pemerintah mengeluarkan statement yang sebegitu anehnya. Entah karena mendapat wangsit atau entah karena apa, tiba-tiba saja pemerintah menghimbau kepada para pejabat untuk tidak menerima parsel dari para pengusaha maupun dari bawahannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkecil peluang terjadinya KKN di negara kita. Begitulah kata berita di televisi swasta.

Dan seperti yang sudah saya duga, gelombang protes pun akhirnya datang dari para pebisnis parsel di ibukota. Wajar saja, karena mereka adalah pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini. Kabarnya jumlah pesanan parsel yang mereka terima turun hingga beberapa puluh persen dari biasanya. Jadi wajar kalau mereka kecewa.

Ya, dilematis memang. Bila para pejabat masih saja menerima parsel, maka kolusi antara pengusaha hitam dan pejabat yang biasanya berkedok silaturahmi akan tetap lestari. Namun jika dilarang, pebisnis parsel akan rugi. Para bawahan pun begitu. Karena saya yakin bahwa diantara beribu pejabat di ibukota, pasti ada beberapa yang mempunyai akhlak mulia sehingga dihormati bawahannya. Jadi wajar saja jika di hari lebaran, para bawahan ingin mengekspresikan rasa cinta, sayang dan hormat pada atasan mereka lewat parsel.

Lalu tak adakah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini...? Hm, sebenarnya ada. Dan itupun sangatlah sederhana. Namun untuk melaksanakannya diperlukan kelapangan dada dari para pejabat, pengusaha maupun para bawahannya.

Solusinya mungkin seperti ini, bagaimana kalau para pejabat itu membuat pengumuman bahwa mereka bersedia menerima bingkisan parsel, uang, perhiasan, dan barang mewah lainnya. Namun mohon diumumkan juga bahwa bingkisan tersebut harus dialamatkan ke panti asuhan, panti jompo, kampung pemulung, atau ke tempat lain yang sebelumnya telah ditentukan oleh pemerintah. Intinya, salurkan parsel tersebut pada mereka yang membutuhkan.

Kalau para pengusaha memang ingin mengirim bingkisan, silahkan dikirim saja. Kalau para bawahan ingin memberi tanda mata pada atasannya, silahkan berikan saja. Para pejabatpun tidak akan dituduh KKN, lha wong mereka tidak menerima apa-apa kok. Kalaupun nanti ternyata jumlah pesanan parsel tetap berkurang, ya tinggal salahkan saja para pengusaha. Kenapa mereka rela mengirim parsel pada pejabat tapi tak mau mengirim parsel pada kaum dhuafa. Bukankah secara tidak langsung ini membuktikan bahwa parsel yang mereka kirimkan pada para pejabat itu memang disertai dengan maksud-maksud tertentu. Memang, boleh jadi para pembuat parsel akan rugi tapi mereka pasti takkan terlalu kecewa karena telah mengetahui bahwa selama ini parsel yang mereka buat dengan sepenuh hati hanya dijadikan kedok untuk menutupi kegiatan busuk pengusaha, pejabat dan bawahannya.

Simple kan...? Jadi tidak usahlah berdebat kusir lagi tentang masalah parsel.

Tetapi, efektifkah solusi ini? Saya kira ya. Sekarang bayangkan saja, Misalnya jumlah pejabat di ibukota adalah seribu orang dan seorang pejabat biasa dikirimi tiga buah parsel. Maka total parsel diterima sebanyak 3 x 1000 = 3000 buah. Jumlah yang cukup banyak untuk dibagikan kepada anak-anak yatim yang menghuni 30 panti asuhan berkapasitas seratus orang. Ah padahal jumlah pejabat di Jakarta pasti lebih dari seribu orang.

Link :
http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/10/061009_lebarangifts.shtml
http://www.antara.co.id/seenws/?id=44083

NB : Catatan dari mahasiswa yang belum pernah sekalipun mendapat kiriman parsel